Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka

Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal 28 Paragraf 2, Bagian Kesembilan, Bab VII Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka terdiri dari :

1.      Kepala Dinas

2.      Sekretariat, membawahkan :

a.       Sub Bagian Umum.

b.      Sub Bagian Keuangan.

c.       Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

3.      Bidang Anggaran, membawahkan :

a.       Seksi Penyusunan Anggaran.

b.      Seksi Pengendalian Anggaran.

4.      Bidang Pendapatan, membawahkan :

a.       Seksi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan lainnya.

b.      Seksi Pengelolaan Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang sah.

c.       Seksi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

5.      Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, membawahkan :

a.       Seksi Pengelolaan Belanja Tidak Langsung.

b.      Seksi Pengelolaan Belanja Langsung.

c.       Seksi Akuntansi dan Pelaporan.

6.      Bidang Aset, membawahkan :

a.       Seksi Penatausahaan Aset Lancar dan Aset Lainnya.

b.      Seksi Penatausahaan Aset Tetap.

c.       Seksi Pelaporan Aset.

7.      Kelompok Jabatan Fungsional.

Sejarah Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka

Sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan reorganisasi Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka tanggal 28 Februari 2008. Pembentukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadikan pengelolaan keuangan dan asset dari hulu sampai hilir berada dalam sebuah lembaga dinilai sebagai langkah yang tepat. Hal ini memudahkan koordinasi antara bidang-bidang yang mengurusi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan asset. Bidang-bidang tersebut pada awalnya dikelola oleh tiga lembaga yaitu Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

Rantai koordinasi dapat diperpendek. Contohnya, apabila Bidang Anggaran memerlukan data tentang proyeksi pendapatan untuk APBD, Kepala Bidang Anggaran dapat langsung berkoordinasi dengan Kepala Bidang Pendapatan. Sebelum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terbentuk, koordinasi semacam itu jauh lebih panjang, karena melibatkan beberapa pejabat terkait seperti Subbag Anggaran, Kabag Keuangan, Asisten Administrasi, dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pembentukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka agar mampu eksis dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini. Sekarang ini, suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Pada akhirnya, kinerja tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada pemegang amanah tertinggi yaitu masyarakat, dalam hal ini masyarakat Kabupaten Majalengka dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan cara menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik, dan melembaga. 

Proyeksi Neraca

Proyeksi neraca adalah perkiraan/estimasi angka pos-pos neraca perusahaan pada masa masa yang akan datang. Pos-pos  proyeksi neraca sama dengan pospos neraca sedangkan proyeksi meliputi beberapa tahun sesuai dengan jangka waktu kredit. Sama halnya dengan proyeksi perhitungan rugi/laba, maka angka angka proyeksi neraca disesuaikan dengan aktivitas perusahaan masing masing tahun di masa masa yang akan datang.

Sumber :

Firdaus,Rachmat. 1985. Teori dan Analisa Kredit. Bandung : PT. Purna Sarana Lingga Utama

Proyeksi Perhitungan Rugi/Laba

Proyeksi perhitungan rugi laba adalah suatu estimasi laporan yang sistimatis tentang pendapatan dan biaya biaya yang akan dicapai oleh perusahaan di tahun tahun yang akan datang. Pos pos dari proyeksi ini sama dengan pos pos rugi laba, sedangkan angka angka pendapatan diperkirakan dari estimasi volume penjualan yang akan dating serta biaya juga diperkirakan sesuai dengan aktivitas di masa mendatang.

Tentu saja sebelum dihasilkan angka angka untuk mengisi pos pos proyeksi tersebut, diperlukan terlebih dahulu angka angka beberapa tahun yang lalu (past performance) sehingga dapat diketahui trend/tendesi untuk tahun tahun berikutnya. Proyeksi ini biasanya meliputi beberapa tahun sesuai dengan jangka waktu kredit

Market Economic System

A society changes more advancing and more developing. The goods which are produced are not directed to fulfill the need of society, but they are also offered to the other societies. On the other way round, they also get the goods from other societies for fulfilling their economic need. The exchanges become extensive. The goods and merit which they produce become more various.

A market economic system is often called as liberal economic system or capitalistic economic system. The following are the characteristics of market economic system : The individual’s proprietary right are confessed, The freedom of endeavoring and the freedom of competing are given, Production orientation to market with the aim of achieving maximal beneafits,Economic activities are controlled by the market mechanism; the government does not have a right to adulterate in economics.

Sutarno,Sunarto,Sudarno,Isrorah,Siti Nurjanah. 2009. Theory and Aplication of Economics. Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Main Economy Problems

Each economyorganization will always plan the activities which will be done. In production planning, each economy organization will encounter three the main problems such as.

1. What and how the commodities which must be produced ? in other words, how many goods and merit which must be produced ? what kind of goods and merit which will be produced ? when are the goods and merit made ?.  Therefore, the problem are in the form of number and kinds of goods and merit which must be produced by the economics. In order to be able to solve problems, private producers or government must do market analyses for determining the goods and merit which are needed by a society. This is done for getting the certainty that those goods and merit are really needed.
2. How must the commodities be produced ? in other words, who do the production process, what kinds of combinations of production factors, and what kinds of techniques ?. In order to be able to solve those problems, private producers or government must determine the production techniques which are effective and efficient. Besides, there are clear divisions of the persons who will do the production. Production input, whether the way to gain or the way to use must be planned accurately.
3. For whom the commodities be produced ? who will get benefits from the existence of goods and merits in countrywide ? or in other words, how the national products are distributed to each person ?.  To answer this question, private producers or government must do market analyses for determining the consumers who will use goods and merit. Production planning in an organization must be determined accurately, especially in determining the persons who will use the production results of goods and merit.

Sutarno,Sunarto,Sudarno,Isrorah,Siti Nurjanah. 2009. Theory and Aplication of Economics. Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.